Sidang Eksepsi, Terdakwa Korupsi BTS 4G Kominfo Ungkap Ancaman Johnny G Plate

JAKARTA, iNews.id - Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Sidang beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi.

Dalam eksepsi, terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA), Galumbang Menak Simanjuntak yang diwakili kuasa hukum mengungkap adanya indikasi ancaman dari mantan Menkominfo, Johnny G Plate.

Baca Juga

PM Israel Netanyahu Ogah Pensiun dari Politik dengan Imbalan Pengampunan Kasus Korupsinya

Maqdir Ismail selaku Kuasa Hukum Galumbang Menak semula menjelaskan pertemuan kliennya dengan Johnny G Plate dan Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif. Pertemuan tersebut membahas rencana proyek pemerintah terkait pengadaan tower BTS 4G beserta infrastruktur pendukungnya.

"Pada awal tahun 2020 terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Johnny G Plate dan Anang Achmad Latif di Hotel Grand Hyatt, di mana dalam pertemuan tersebut Johnny G Plate mengutarakan akan ada rencana proyek pemerintah tentang penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukungnya pada BAKTI untuk desa-desa tertinggal," kata Maqdir di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga

Jalani Sidang Lanjutan Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Jaksa Minta Eksepsi Johnny Plate Ditolak

Pembahasan soal rencana proyek BTS 4G Bakti Kominfo tersebut, lanjutnya, berlanjut di Lapangan Golf Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kata Maqdir, Galumbang sempat mengingatkan kepada Johnny Plate dan Anang Achmad Latif bahwa rencana proyek tersebut sulit terpenuhi. 

Namun, kata Maqdir, Johnny tetap ingin melanjutkan rencana proyek tersebut. Bahkan, merujuk eksepsi Galumbang, Johnny Plate sempat mengindikasikan adanya ancaman jika proyek tidak dilanjutkan.

Baca Juga

Jaksa Minta Eksepsi Johnny G Plate Ditolak, Kasus Korupsi BTS Harus Diungkap

Johnny, dalam eksepsi tersebut, mengancam akan menaikkan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) kepada pelaku industri telekomunikasi.

"Johnny G Plate tetap memaksakan dan bahkan sempat memberikan indikasi ancaman andaikata proyek tersebut gagal, yaitu dengan menaikkan lagi Biaya Hak Penyelenggaraan atau BHP Telekomunikasi bagi pelaku industri telekomunikasi," kata Maqdir.