Sidang Paripurna Kelima DPR Diwarnai Interupsi, Pansus Pemilu Mencuat

Felldy Utama ยท Rabu, 08 Mei 2019 - 15:00 WIB
Sidang Paripurna Kelima DPR Diwarnai Interupsi, Pansus Pemilu Mencuat

Pembukaan masa sidang paripurna kelima DPR RI diwarnai hujan interupsi, Rabu (8/5/2019). (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Hujan interupsi mewarnai pembukaan masa sidang paripurna kelima DPR RI, Rabu (8/5/2019). Interupsi para wakil rakyat itu berpusat pada pelaksanaan Pemilu 2019, salah satunya adalah digulirkannya hak angket hingga wacana pembentukan panita khusus (pansus).

Sebagai pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempersilakan setiap fraksi menyampaikan pendapatnya di awal masa sidang sebelum masuk ke dalam agenda utama. Intrupsi pertama datang dari Fraksi PKS yang diwakili Ledia Hanifa.

Dia menyoroti banyak sekali persoalaan pada Pemilu 2019, yang digelar bersamaan pemilihan presiden dan legislatif itu. Beberapa di antaranya adalah kesalahan penghitungan dan input data form C1 serta banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas.

Terkait hal itu, Leida menjelaskan, DPR memiliki fungsi pengawasan yang bisa dilakukan berdasarkan UU MD3 Pasal 20 a ayat 1 dan 2. Dalam pasal itu disebutkan, setiap anggota memiliki hak bertanya, hak usul, hak berpendapat dan imunitas. Sedangkan, secara kelembagaan ada interpelasi, angket dan menyatakan pendapat.

"Terkait persoalan pemilu tersebut, kami memandang perlu hak angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus penyelenggara pemilu 2019," kata Ledia dalam intrupsinya.

Pembukaan masa sidang paripurna kelima DPR RI diwarnai hujan interupsi, Rabu (8/5/2019). (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

Intrupsi selanjutnya datang dari Fraksi Nasdem yang diwakili Johnny G Plate. Dia mengaku, wajar dan masuk akal jika DPR RI menunggu, menanti, dan ikut mengawasi proses rekapitulasi hasil pemilu sampai selesai.

Dia menilai, sangat prematur terkait berpendapat bahwa Pemilu 2019 telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Apalagi, Pemilu 2019 berlandaskan asas legislasi primer yang dibicarakan bersama antara DPR dan pemerintah. Sehingga, semua yang menjadi kekurangan dalam pemilu ini merupakan hasil pembahasan bersama yang telah dilakukan.

"Oleh sebab itu, saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," ujar Johnny.

Pernyataan Jhonny pun disambut Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar. Dia meyakini apa yang terjadi dalam pemilu kali ini tidak direkayasa pihak manapun.

Dia berharap semua anggota dewan bahu membahu mengawal Pemilu 2019. Pengumuman hasil pemilu 2019 hanya tinggal menghitung hari. Dia juga meminta semua pihak tetap bersabar menunggu hasil yang akan diumumkan KPU.

"Jadi, saya rasa Pansus Pemilu ini tidak perlu dibuat. Adapun mengenai masalah kemarin petugas KPPS akan kita evaluasi nanti agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di pemilu berikutnya," kata Misbakhun.

Pernyataan Mishbakun pun langsung disanggah Bambang Haryo dari Fraksi Partai Gerindra. Pemilu 2019, menurut dia, merupakan pemilu yang paling buruk. Ukurannya adalah banyaknya korban baik itu yang meninggal dunia ataupun sakit hingga sejumlah kecurangan yang sangat masif terjadi di Pemilu 2019 ini.

"Kami dari Fraksi Gerindra setuju dengan adanya kita mengadakan dan segera membentuk Pansus Pemilu yang di mana sangat dibutuhkan. Kalau perlu adanya investigasi daripada hal yang berhubungan dengan kecurangan maupun kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi dalam pemilu ini," tutur Bambang.

Editor : Djibril Muhammad