Signals Intelligence di Indonesia Berpotensi Tumpang Tindih

Irfan Ma'ruf ยท Selasa, 20 Agustus 2019 - 12:36 WIB
Signals Intelligence di Indonesia Berpotensi Tumpang Tindih

Analis Konflik dan Konsultan Keamanan Alto Labetubun. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtan Siber) yang saat ini sedang digodok DPR dikritisi sejumlah kalangan. RUU ini dinilai bisa memicu tumpang tindih tugas dan fungsi antara lembaga negara.

Tumpang tindih itu antara lain menyangkut soal Signals Intelligence (Sigint) atau intelijen sinyal. Menurut Analis Konflik dan Konsultan Keamanan Alto Labetubun, jika dibiarkan, tumpang tindih kewenangan akan terjadi. Karena itu, DPR semestinya bersikap bijak.

”RUU tersebut harus direvisi kembali agar tumpang tindih tidak terjadi,” katanya, Selasa (20/8/2019).

Bagaimana sebenarnya pengaturan tentang Sigint di Indonesia? Mengapa harus ada pemisahan yang tegas mengenai badan yang berwenang menangani? Alto Labetubun menjelaskan panjang lebar. Berikut kutipan wawancaranya:

Apa itu Sigint dan seberapa penting bagi keamanan negara?
Sigint singkatan dari Signals Intelligence atau intelijen sinyal, yaitu salah satu metode pengumpulan informasi intelijen yang dilakukan lewat analisis lintasan, jejak dan data sinyal yang diintersep. Berbeda dengan Humint atau Human Intelligence, di mana informasi intelijen diperoleh lewat agen dan aset yang ditugaskan atau direkrut, Sigint lebih mengedepankan penggunaan perangkat teknologi terkini.

Adakah pembagian khusus mengenai penerapannya?
Secara umum, Sigint dibagi dua yaitu Commint (Communication Intelligence) dan Elint (Electronic Intelligence). Sesuai namanya, Commint berhubungan dengan segala bentuk transmisi data komunikasi antarpengirim dan penerima, sedangkan Elint itu berhubungan dengan jejak atau tanda elektronik non-komunikasi. Kalau komunikasi antara dua orang lewat email berhasil diintersep, maka itu bagian dari Comint, sedangkan jika frekuensi dari sebuah pesawat nirawak berhasil diintersep, maka itu masuk dalam kategori Elint.

Siapa yang berwenang menangani Sigint di Indonesia?
Sebagaimana hakekatnya sebagai salah satu metode pengumpulan data intelijen, maka fungsi Sigint masuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi dari badan intelijen sebuah negara. Hal ini karena informasi intelijen merupakan tulang punggung kebijakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk di Indonesia. Menurut amanat undang-undang intelijen negara, peran tersebut ada di tangan Badan Intelijen Negara (BIN).

Regulasi mana yang menegaskan hal itu?
Menurut UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional, dan tujuannya adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Dengan demikian, menurut amanat undang-undang, BIN adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap operasi-operasi pengumpulan intelijen, termasuk sigint, dan fungsi ini dilakukan oleh Deputi VI BIN yaitu deputi bidang intelijen siber, yang dibentuk berdasarkan Perpres 73 Tahun 2017.

Apa tugas dan kewenangan Deputi VI BIN, terutama soal Sigint ini?
Deputi VI, menurut Perpres ini, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber. Sementara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Deputi VI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber; dan e. penyusunan laporan intelijen siber.

Sesuai dengan UU 17/2011, seluruh operasi dan analisis yang menghasilkan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan Sigint ini hanya diberikan kepada Single Client saja, yaitu Presiden.

Tetapi pemerintah kemudian melahirkan BSSN yang juga diberi kewenangan mengurusi siber di Indonesia, apa bedanya? 
Tahun 2017 lalu Pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. Menurut perpres ini, tugas BSSN melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Sedangkan fungsi dari BSSN yaitu melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Apakah itu berarti BSSN bisa masuk ke wilayah Sigint?
Berdasarkan Perpres 53 Tahun 2017 BSSN bukan lembaga intelijen yang punya otoritas melakukan operasi intelijen, sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh BIN menurut UU 17/2011. Fungsi BSSN merupakan fungsi-fungsi teknis, dibanding dengan fungsi Deputi VI BIN yang punya otoritas melakukan operasi dimaksud, termasuk lewat Sigint.

Bagaimana dengan RUU Kamtan Siber, apakah kewenangan itu juga dipisahkan secara tegas? 
Saat ini RUU Kamtan Siber sedang didiskusikan di DPR. Saya melihat sudah mulai terlihat ada potensi tumpang tindih tugas dan fungsi antara BSSN dan BIN sesuai dengan UU 17/2011 tentang Intelijen Negara.

Di sisi mana potensi tumpang tindih tersebut?
Pertama, Pasal 14 ayat 2 (b) RUU Kamtansiber, BIN diwajibkan mencatat dan memberitahukan setiap insiden atau serangan siber yang terjadi pada objek pengamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya kepada BSSN.

Berdasarkan UU No 17/2011 pasal 25, 26, dan 27 BIN hanya melayani Presiden Indonesia sebagai Single Client. Selain itu kerahasiaan informasi intelijen diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga BIN tidak bisa memberikan informasi atau bahan keterangan apa pun selain kepada Presiden.

Kedua, Pasal 9 RUU Kamtan Siber menjabarkan “bentuk/wadah kegiatan koordinasi dan kolaborasi; pelaksanaannya dikonsolidasikan oleh BSSN”. Ini bertentangan dengan UU Intelijen Negara Pasal 38, 39, dan 40 yang mengatur mengenai koordinasi Intelijen Negara, BIN diamanatkan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.

Ketiga, Pasal 12 ayat 1 RUU Kamtan Siber, BIN diwajibkan untuk melindungi Objek Pengamanan Siber yang menjadi tanggung jawabnya. Pada Pasal 13, BSSN berperan melaksanakan tata kelola dan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan mitigasi risiko ancaman siber, sesuai standar khusus yang ditetapkan oleh BSSN. Berdasarkan pada UU 17/2011 pasal 5 Objek Kerja BIN mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan nasional sehingga tidak bisa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.

Kalau begitu, apa langkah yang mesti dilakukan untuk menghindari tumpah tindih tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut?
Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi maka RUU Kamtan Siber ini harus direvisi kembali. RUU Kamtansiber harus mengacu kepada Perpres 53/2017 di mana BSSN itu dimandatkan sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan teknis dan tidak ditambahkan mandat yang bersentuhan dengan operasi intelijen. Itu tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara.

Editor : Zen Teguh