Singgung DPR, Laode M Syarif: Aparat Hukum Tak Boleh Diikat Komitmen Politik

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif ikut mengomentari kontrak politik para calon pimpinan (capim) periode 2019-2023. Kontrak politik itu merupakan bagian dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK yang digelar Komisi III DPR.

Laode mengatakan, setiap aparat penegak hukum tidak boleh ada kontrak politik dengan partai politik (parpol), termasuk para calon pimpinan (capim). Dia menjelaskan, sebagai calon aparat penegak hukum, capim KPK tidak mewakili kepentingan parpol.

Baca Juga

Biodata Zohran Mamdani, Wali Kota Muslim Pertama New York City dan Simbol Politik Baru Amerika

"Menurut saya kami di KPK mengatakan bahwa untuk menjadi aparat hukum tidak boleh diikat komitmen politik karena pertama kita tidak mewakili konstituen politik tertentu," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2019).

Seluruh pimpinan KPK jilid empat, Laode mengungkapkan, tidak ada satupun yang memiliki komitmen politik, baik dengan parpol maupun lembaga lainnya.

Baca Juga

Fit and Proper Test 10 Capim KPK Dilanjutkan 11-12 September

"KPK lembaga penagak hukum tugasnya menegakkan hukum dan dulu komsioner jilid 1 2 3 sampai 5 (pimpinan KPK) enggak ada komitmen politik septerti itu," ujarnya.

Meskipun demikian, Laode mengingatkan para capim yang lolos untuk memilih integritas tinggi dengan tidak memiliki komitmen politik dengan lembaga manapun.

Baca Juga

Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPR, Capim KPK Bakal Teken Kontrak Politik

Apabila DPR menetapkan pimpinan KPK berdasarkan komitemen politik, dia menambahkan, ada kemungkinan keloyalan bukan kepada penegakan hukum, melainkan pada lembaga atau parpol.

"Kalau DPR menetapkan komitmen politik untuk tanda tangan di atas materai, jangan-jangan dia akan loyal komitemen politiknya, bukan penegakan hukum yang jadi tujuan utama aparat hukum," tutur Laode.