Soal DPT Invalid Pilpres 2019, Begini Pembelaan Tim Hukum Prabowo-Sandi

JAKARTA, iNews.id - Pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan diikutsertakannya daftar pemilih tetap (DPT) invalid pada Pilpres 2019. DPT itu diungkapkan saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang ketiga perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu saksi Tim Hukum Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum menyebutkan pada Pilpres 2019 terdapat sebanyak 17,5 juta DPT invalid yang tidak diperbaiki KPU. Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah mengatakan, apa yang disampaikan Agus benar adanya. Bahkan, dia mengakui, pihaknya memiliki cukup bukti terkait data invalid tersebut.

Baca Juga

Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal

"Alat bukti yang kami akan munculkan sebetulnya sudah kami daftarkan di sini. Tadi kami enggak bawa ke atas karena semua datang pagi segala macam, dan belum lagi bukti kami yang belum dijilid. Tapi bukti itu ada," katanya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Terkait seberapa kuat bukti yang akan disampaikan pihaknya, Nasrullah menyerahkan hal tersebut kepada majelis hakim. "Dia (Agus) bilang enggak tahu. Tapi data itu sangat mungkin data pada saat pencoblosan, itu orangnya enggak ada, tapi data itu digunakan untuk dicoblos-coblos," tuturnya.

Baca Juga

Saksi Penegak Hukum Batal Hadir di Sidang MK, Ini Penjelasan Tim Hukum Prabowo

Dia juga menguatkan apa yang disampaikan Agus dalam persidangan terkait DPT invalid mungkin saja menguntungkan salah satu pihak. Nasrullah pun meminta semua pihak menunggu saksi lainnya karena nantinya informasi yang disampaikan para saksi dari kubu Prabowo-Sandi akan secara rinci memaparkan.