Taat Pajak di Tengah Krisis Kepercayaan

Mirfa Suri
News Anchor dan Mahasiswi Magister Komunikasi

RAFAEL Alun Trisambodo sedang dag dig dug menanti vonis yang dijatuhkan kepadanya. Sebelumnya, pada 11 Desember 2023, Rafael dituntut 14 tahun penjara karena menerima gratifikasi Rp16,6 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Bukan hanya itu, Rafael Alun juga ternyata pengemplang pajak. 

Baca Juga

Genosida, Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu dan 36 Pejabat Israel

Anda ingat siapa Rafael? Di tengah kesibukan WNI wajib pajak untuk mengisi SPT tahunan, nama Rafael mencuat. Kejahatan Rafael terkuak berkat kehebohan kasus sang anak, Mario Dandy, yang menganiaya David Ozora. David merupakan anak salah satu aktivis GP Ansor.

Penganiayaan itu pun menjadi viral melalui video yang direkam oleh teman Mario. Warganet yang geram mulai menguak siapa sosok Mario Dandy melalui akun media sosial yang ternyata isinya memamerkan kemewahan harta. 

Usut punya usut, harta fantastisnya ternyata dari sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, yang kala itu menjadi pejabat eselon III Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Tak berhenti sampai di situ, kerjaan warganet bertambah dengan mengecek satu per satu akun media sosial para pejabat pajak lain yang ternyata juga kerap memamerkan kemewahan. Mulai dari Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono hingga eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kemudian menjadi pasien KPK. Belum lagi geng motor gede Dirjen Pajak Suryo Utomo yang diberi nama BlastingRijder DJP, beranggotakan para pegawai pajak yang ikut viral.

Dari sekian banyak kasus, wajar saja jika mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengajak warga tak usah bayar pajak jika terbukti uangnya diselewengkan. Seruan ini tentu bukan tanpa alasan. Berbagai kasus para pengemplang pajak di negeri ini, bikin warga ogah bayar pajak. Bahkan ada slogan yang menohok, “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya”.

Setiap awal tahun, warga Indonesia disibukkan dengan pengisian SPT tahunan pajak. Untuk pelaporan SPT tahunan, khususnya wajib pajak pribadi, dilakukan maksimal 31 Maret. Pengisian SPT berarti masing-masing pribadi sudah melaporkan perhitungan serta pembayaran objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun slogan yang seringkali kita dengar dan tulisannya bertebaran di mana-mana, 'Orang Bijak Taat Pajak' tentu bukan seruan biasa. Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan banyak dana untuk pembangunan. Nah, pajak menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan, termasuk infrastruktur. Apa jadinya jika wajib pajak ogah bayar, perkara krisis kepercayaan kepada para pengemplang pajak?

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tentu tak tinggal diam. Demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pasca-krisis yang dialami instansinya, Sri Mulyani melakukan berbagai langkah. Langkah itu mulai dari memecat para penjahat pajak, meminta maaf kepada korban penganiayaan anak salah satu pejabat pajak, hingga membubarkan geng motor pegawai pajak. Tak lupa, Sri Mulyani juga bekerja sama dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Krisis dan Manajemen Krisis

Steven Fink yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Krisis dalam buku Manajemen Isu & Krisis (Prayudi, 2016) mengatakan, krisis merupakan keadaan yang tidak stabil, di mana perubahannya mengancam, baik itu perubahan yang tidak diharapkan atau perubahan yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik.

Krisis tentunya tidak dapat dihindari, namun masih bisa dicegah. Upaya mengantisipasi dan menghindari dampak negatif dari krisis tersebut memang diperlukan manajemen krisis guna mempersiapkan berbagai strategi dan taktik apa saja yang akan dilakukan untuk menangani krisis yang terjadi. Manajemen krisis melibatkan upaya untuk mengontrol dan juga menahan perkembangannya sebelum menjadi lebih parah.

Prinsip di dalam manajemen krisis berorientasi pada keselamatan publik. Dalam hal ini, public relations juga menerapkan: strategi komunikasi krisis yang dirancang untuk mengurangi risiko munculnya kepanikan publik. Selain itu mengurangi spekulasi di awal krisis dan juga melindungi perusahaan atau organisasi. 

Hal lainnya yaitu public relations bersifat dapat dipercaya dan didesain untuk meminimalkan kerusakan citra organisasi. Hal ini terdapat dalam buku 'Best Practice Humas' (Rachmat Kriyantono, 2021).

Teori manajemen krisis secara umum didasarkan pada bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan, dan memantau perkembangan krisis. Manajemen tentunya juga bertanggung jawab mencari pemecahan masalah dari krisis yang muncul dengan menggunakan strategi manajemen krisis.

Dalam merespons krisis yang terjadi, Sri Mulyani bertindak sangat cepat dan efektif. Krisis sering kali terjadi secara acak, bahkan tak terduga dan baru. Kadang-kadang skala insidennya malah belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa dibilang luar biasa. 

Namun, para pemimpin tentunya mempersiapkan diri di dalam beragam keadaan yang mendesak. Kualitas dari seorang leader dapat menentukan durasi atau waktu, tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir dari krisis itu sendiri.

Sri Mulyani secara proaktif merespons dan bereaksi terhadap situasi di organisasinya. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dalam merespons krisis dan kesadarannya terhadap opini yang dibentuk masyarakat, untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi krisis.

Respons Sri Mulyani dalam melihat situasi yang terjadi, membawanya kepada keputusan-keputusan yang tepat dan reasonable dalam menentukan strategi penanganan krisis di Kemenkeu. Sri Mulyani memadukan gaya kepemimpinan yang transaksional dan transformasinal, yaitu menekankan pentingnya aturan dan melakukan hal-hal yang benar sesuai prosedur yang ada serta mendorong perubahan di dalam kemenkeu.

Untuk mitigasi, Menkeu juga bekerja sama dengan Menko Polhukam untuk membersihkan kemenkeu dari praktik-praktik yang melanggar hukum oleh pegawai. 

So, bagaimana nih para warga, sudah siap taat pajak setelah tsunami krisis kepercayaan di kementerian? Jangan lupa isi SPT awal tahun baru ya!

Editor: Anton Suhartono