Tim Hukum Prabowo-Sandi: DPT Tidak Logis Bisa Jadi Dasar Pembatalan Pemilu 2019

Felldy Utama ยท Selasa, 25 Juni 2019 - 19:25 WIB
Tim Hukum Prabowo-Sandi: DPT Tidak Logis Bisa Jadi Dasar Pembatalan Pemilu 2019

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah permasalahan pada Pemilu 2019 disuguhkan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebut saja persoalan mengenai daftar pemilih tetap (DPT), yang dinilai Tim Hukum Prabowo-Sandi tidak logis.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana meyakini DPT atau vote registration yang bermasalah tersebut bisa menjadi dasar pembatalan pemilu. Dia menyebut, timnya mendapatkan data ada 27 juta pemilih bermasalah dalam Pemilu 2019.

"Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak benar," tuturnya di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

BACA JUGA:

Kubu Prabowo: KPU Tak Mampu Jawab soal DPT Siluman di MK

Denny Indrayana: MK Harus Bisa Jelaskan Posisi Ma'ruf Amin di 2 Bank Syariah

Ada Aksi Kawal MK, Luhut: Nurut Saja Sama Imbauan Prabowo

Mantan menteri Hukum dan HAM ini mengungkapkan, salah satu ahli yang dihadirkan pihaknya dalam sidang MK beberapa waktu lalu, Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak dua truk.

"Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK di bawah umur. Itu jumlahnya 27 juta. Dan kita bisa simulasi kan. Anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu, ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir tahun 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta," kata Denny menjelaskan.

Selain itu, dia menambahkan, KPU juga tidak bisa membantah hal itu dalam persidangan di MK. Belum lagi, jumlah dari DPT selalu berubah. Teranyar, ada perubahan DPT pada 21 Mei lalu. Dia menyebut hal itu telat, mengingat pemilu telah selesai dilaksanakan.

"KPU enggak bisa bantah itu, karena emang DPT-nya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, dan sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya sudah lewat bung," ujarnya mengungkapkan.

Denny pun menjabarkan sejumlah pemilu ulang di beberapa titik terkait permasalahan DPT. Seperti pemilu di Sampang, Maluku, dan banyak lokasi lainnya.

Dia berharap temuan-temuan tersebut bisa jadi salah satu pertimbangan dari MK. Sehingga tak hanya mengikuti dalil 01 yang merujuk pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebut sengketa di MK adalah sengketa selisih suara.

"Itu ada di MK (bukti). Sekarang MK-nya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah Konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator," kata Denny seraya menegaskan.


Editor : Djibril Muhammad