Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun, WP KPK: Itu karena Pengaruh Revisi UU

Aditya Pratama ยท Kamis, 14 November 2019 - 11:25 WIB
Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurun, WP KPK: Itu karena Pengaruh Revisi UU

Aksi treatikal di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu, memprotes revisi UU KPK. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun. Sebelum Pilpres 2019, tingkat kepuasan terhadap lembaga antirasuah itu mencapai 89 persen. Akan tetapi, angka itu kini menurun menjadi 85,7 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, Wadah Pegawai (WP) KPK menyebut penurunan kepercayaan sekitar 3 persen itu semakin memperkuat argumentasi adanya upaya pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak 17 Oktober 2019. Menurut dia, terjadinya pelemahan KPK sangat nyata dipercaya masyarakat.

“26 poin pelemahan dalam UU No. 19 tahun 2019 benar-benar menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi dan tak ingin koruptor dengan bebasnya mengkorupsi uang rakyat,” ungkap Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dalam survei LSI sebelumnya, Yudi menyebut KPK dengan prestasinya menangkap para koruptor mampu mencapai tingkat kepercayaan publik di angka 89 persen. Karenanya, akan menjadi aneh jika kemudian UU KPK direvisi.

Dia menuturkan, revisi UU KPK terutama yang berkaitan dengan kewenangan KPK akan berlaku penuh pada 21 Desember 2019. Sebagai penandanya yaitu ketika Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap upaya penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan oleh KPK dalam mencari alat bukti dan barang bukti kasus korupsi, dilantik bersamaan dengan pimpinan baru.

“Karenanya, masih ada waktu bagi Bapak Presiden (Jokowi) untuk mengeluarkan Perppu KPK,” ujar Yudi.

WP KPK pun masih memiliki keyakinan kepada Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Itu terlihat dari beberapa kesempatan pidato Jokowi yang menyampaikan akan mengandalkan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air sehingga investor bisa masuk ke Indonesia.

“Selain itu, rasa optimisme kami, perppu akan keluar karena sebelumnya, Prof Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga telah mengundang kembali para tokoh bangsa dan akademisi yang selama konsisten dalam menyuarakan antikorupsi dan ketika bertemu presiden,” ucap Yudi.

“Sebelumnya, (para tokoh) menyampaikan bahwa perppu merupakan cara untuk menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi sebagai amanat reformasi,” kata dia.

Hasil survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan, kepercayaan publik terhadap kinerja KPK mengalami penurunan. Masyarakat yang percaya KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89,0 persen sebelum Pilpres 2019. Namun pasca pilpres mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85,7 persen.

“Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5 persen prapilpres menjadi 8,2 persen pascapilpres,” ujar Peniliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby.


Editor : Ahmad Islamy Jamil