Ubedilah Badrun Pertanyakan Paradigma di Balik Kebijakan MBG-Kopdes: Berbasis Riset?

"Misalnya di satu sisi memberi ruang pada praktik kapitalisme, ya kebijakan-kebijakan negara yang memberikan ruang merdeka bagi para pebisnis dan lain-lain. Pasarnya kan kapitalisme, kan itu yang terjadi," katanya.

"Bahkan misalnya memberikan keringanan pajak dan lain-lain kepada pebisnis, bahkan Prabowo bagian dari kabinet sebelumnya yang memberikan ruang tax amnesty, itu kan langkah yang memberi ruang pada para kapitalis untuk bekerja mencari keuntungan di balik praktik ekonomi yang mereka jalankan," lanjutnya.

Di sisi lain, menurut Ubedilah, pemerintah menjalankan sejumlah program yang disebutnya memiliki karakter berbeda, seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Di sisi lain membumbui dengan program MBG, program koperasi, bantuan langsung tunai, dan lain-lain," ucapnya.

Ubedilah menegaskan kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan ilmu pengetahuan. Dia pun mempertanyakan basis riset di balik sejumlah program pemerintah.

"Kemudian proses saintifik membuat kebijakan itu, saya meyakini negara akan maju ketika public policy itu berbasis ilmu pengetahuan. From knowledge to policy. Pertanyaan saya adalah atau mungkin kegelisahan saya adalah, apakah kebijakan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu berbasis riset?" pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian