Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : DPR Sebut Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB Sakiti Hati Rakyat, Desak Pelaku Ditindak Tegas
Advertisement . Scroll to see content

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sebut Kebijakan soal Minyak Goreng Sudah Pro Rakyat

Selasa, 22 Maret 2022 - 21:45:00 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR Sebut Kebijakan soal Minyak Goreng Sudah Pro Rakyat
Ilustrasi minyak goreng. (MNC POrtal)
Advertisement . Scroll to see content

Distribusi menjadi terhambat, karena pelaku usaha juga mengurangi produksi. Ditambah pula, aksi pemborongan massal dan harga minyak sawit global yang melonjak tinggi membuat permasalahan semakin meluas.

Kelangkaan minyak goreng juga disebabkan adanya indikasi  penyimpanan stok dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan bulanan. Ini  kemudian dijual kembali oleh reseller atau spekulan dengan harga di atas ketentuan.

Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga mengganggu rantai pasok, karena menyebabkan terganggunya ketersediaan gandum dan beberapa bahan produksi lain. 

Saat ini, Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Di sisi lain, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat masyarakat/konsumen akhir sebesar Rp14.000 per liter. 

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut