Wamenkomdigi Sebut Ada 600.000 Laporan Penipuan Digital, Kerugian Masyarakat Rp9,3 Triliun
Selain meningkatkan literasi digital, pemerintah berupaya menekan penipuan melalui pengaturan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Salah satunya dengan menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan penggunaan identitas biometrik saat pendaftaran kartu SIM.
“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” katanya.
Dia menjelaskan, registrasi biometrik ditujukan untuk meningkatkan akurasi verifikasi identitas pengguna. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk berbagai tindak kejahatan.
“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin. Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” ucapnya.
Editor: Donald Karouw