Terkait Sertifikasi Halal, Pakar: Pemerintah Harus Memberi Kemudahan

JAKARTA, iNews.id - Mulai 2019 nanti, seluruh produk di Indonesia harus bersertifikat halal. Bila tidak, dagangan mereka tak dapat beredar di Tanah Air. Namun sampai saat ini masih sedikit pelaku usaha, khususnya di bidang UMKM yang mendaftarkan barangnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengungkapkan, pihaknya ingin pemberlakuan aturan tersebut tidak membebani pelaku usaha. Jika hal tersebut terjadi, ditakutkan dapat merusak tatanan ekonomi nasional.

“Persiapannya jangan sampai kita semua bingung. Namanya industri untuk bicarakan logo saja, itu triliunan, untuk logo saja. Belum lagi menyiapkan timnya, institusi, dan orangnya. Makanya, pemerintah harus memberi kemudahan,” ujarnya saat hadir di acara Indonesia Halal Expo 2018, Smesco, Pancoran, Jakarta, belum lama ini.

Ikhsan berharap bila pemberlakuan sertifikasi halal ini akan mengadopsi peraturan sebelumnya. Sehingga masyarakat, khususnya pelaku usaha tidak perlu repot untuk menyesuaikan peraturan tersebut agar tidak terjadi kepanikan di dunia usaha.

“Yang sudah ada itu disampaikan agar diakomodir. Kami sebagai pengamat yang harus berdiri di atas semua kepentingan,” katanya.