JAKARTA, iNews.id - Aparatur sipil negara baik PNS maupun PPPK serta pejabat pimpinan tinggi (PPT) Non-ASN wajib melakukan updating atau pemutakhiran data secara mandiri mulai Juli 2021 mendatang. Bagi yang tidak melakukan update data menyebabkan pelayanan kepagawaian tidak bakal diproses.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, masing-masing ASN bisa langsung melakukan pemutakhiran maupun memperbaiki data pribadi.
“Jadi pemutakhiran data mandiri ini Anda bisa melihat data Anda. Anda bisa memperbaikinya, bahkan bisa memutakhirkannya setiap waktu terjadi perubahan data, jadi tidak perlu menunggu,“ kata dia, Senin (24/5/2021).
Karena itu, dia menegaskan, update data merupakan tanggung jawab dari masing-masing ASN. Dengan begitu, pelayanan pegawai akan sangat bergantung pada data yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.
“Karena menjadi tanggungajwab saudara maka pelayanan kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan kemutakhrian data yang diperbaiki,” ujarnya.