JAKARTA, iNews.id - BPJS Kesehatan menegaskan tidak menghapus kelas rawat inap 1, 2, dan 3 seperti yang saat ini ramai diberitakan. Bahkan, dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan secara eksplisit tidak memuat kalimat apa pun yang berkaitan dengan penghapusan jenjang kelas rawat inap.
"Menurut Perpres tersebut, mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerahseperti dikutip pada Selasa (14/5/2024).
Menurutnya, pihaknya masih akan mengkaji kebijakan KRIS bersama Menteri Kesehatan, DJSN dan pihak terkait lainnya.
"Sampai dengan saat ini belum ada regulasi turunan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tersebut. Kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya,” tutur dia.
Ia menambahkan sampai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 diundangkan, nominal iuran yang berlaku bagi peserta JKN masih mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.