“Di komisaris kami juga sudah mengatakan ini harus diaudit, ada indikasi-indikasi,” tuturnya.
Dia menyebut, karyawan mulai merasa ada yang aneh ketika banyaknya produk yang menumpuk, seperti masker hingga obat antivirus yang sempat marak dikonsumsi masyarakat saat penyebaran Covid-19.
Selain itu, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan pun mulai tak lancar, terutama pembayaran dana pensiun.
“Semakin parah ketika terjadi di tahun kemarin sudah agak susah gajian,” tuturnya.
Akhirnya, SP Indofarma berani melantangkan suaranya dan menuntut hak-hak karyawan yang tak dipenuhi, dimulai dengan unjuk rasa. Usai demo itu, menurutnya barulah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai mengaudit dan membeberkan dugaan korupsi Indofarma.
“Unjuk rasa, demo, kan kita 2 kali demo, di 31 Januari dan 6 Mei. Nah baru setelah kita unjuk rasa lagi yang kedua kali, BPK langsung kan,” kata dia.
Sebelumnya, BPK mengungkapkan adanya kerugian negara hingga Rp371,83 miliar akibat penyimpangan keuangan di Indofarma yang terjadi selama 2020 hingga semester I 2023.