JAKARTA, Inews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui penugasan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pelat merah memiliki kecenderungan korupsi. Karena itu, Erick mengusulkan seluruh penugasan perseroan harus disepakati tiga menteri.
"Saya tidak menutup mata, penugasan-penugasan di BUMN itu tends to corrupt, makanya kita ubah sekarang. Seluruh penugasan di BUMN harus disepakati tiga menteri, menteri yang menugaskan, menteri BUMN, dan menteri keuangan," kata dia dalam video pendek yang diunggah dalam akunnya di Instagram, dikutip Kamis (6/10/2022).
Dia menejelaskan, dalam proses penugasan, kementerian yang memberi penugasan harus memberikan anggaran kepada perusahaan tersebut. Dengan catatan, kementerian itu memiliki anggaran cukup.
Jika kementerian yang memberi penugasan tidak memiliki anggaran, maka diperlukan dana BUMN. Dana yang dimaksud berupa government injection atau suntikan dana negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Karena ini korporasi opsinya dua, kalau tidak feasible, government injection, yang namanya PMN," ujar Erick.