JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa direksi hingga komisaris BUMN tetap bisa dipenjara jika terlibat kasus korupsi. Hal itu merespons isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang menangkap direksi dan komisaris karena UU BUMN baru.
"Nggak usah ditanya, kalau kasus korupsi mah ya tetap saja di penjara. Nggak ada hubungannya kalau pihak yang melakukan kasus korupsi dengan isu payung hukum bukan penyelenggara negara. Korupsi ya korupsi, nggak ada hubungannya," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, ditulis Selasa (6/5/2025).
Sebagai informasi, dalam UU BUMN dijelaskan bahwa direksi hingga komisaris BUMN bukan termasuk penyelenggara negara. Hal itu tertuang dalam Pasal 9G.
Saat ini, Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung), salah satunya mendefinisikan kerugian negara atau kerugian korporasi.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan tugas Kementerian BUMN dalam melakukan pengawasan dan investigasi terhadap praktik negatif di lingkungan BUMN.