Afrian tidak mengungkapkan jaminan yang dimaksud. Namun merujuk pada keterangan Kementerian BUMN yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, salah satu jaminan yang harus tanggung Garuda adalah menyepakati harga sewa pesawat sebesar 26 persen atau paling tinggi atas rata-rata harga sewa pesawat secara global.
Sebaliknya, belum ada keterangan dari pihak Emirsyah Satar kenapa dewan komisaris berbalik memberikan persetujuan dari semula menolak pengadaan ATR-72-600. Afrian secara normatif memandang, persetujuan tersebut untuk mendukung program kerja pemerintah saat itu.
"Apa yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan ini tidak diambil serta merta. Ini hanya semata-mata mendukung program pemerintah pada saat itu, mengikuti tata kelola perusahaan yang baik dan benar," tutur dia.
Tak hanya itu, pengadaan pesawat tersebut juga diklaim untuk mendukung konektivitas transportasi udara antarpulau di Indonesia. Dukungan inilah disebut sebagai program penugasan yang diterima Garuda Indonesia.
"Pemerintah memiliki kebijakan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025, jadi intinya mempermudah konektivitas antarpulau di Indonesia," ucap dia.