Harapannya, dengan capaian tersebut dapat memberikan visibilitas internasional yang lebih baik bagi emiten BUMN yang berdiri dengan target investasi di kawasan ASEAN.
Ke depan, capaian ini diharapkan juga dapat diikuti oleh perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang dengan senantiasa terus melakukan improvement terhadap kinerja perusahaan terutama dalam meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan terbuka serta mempromosikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan pilihan terbaik tempat investasi di kawasan ASEAN.
Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi OJK sebagai regulator pasar modal, disampaikan bahwa saat ini OJK telah menerbitkan berbagai ketentuan terkait tata kelola perusahaan antara lain seperti penyelenggaraan RUPS, pembentukan dan pelaksanaan komite audit, pembentukan fungsi nominasi dan remunerasi, penunjukkan sekretaris perusahaan, pedoman tata kelola perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan, dan lain sebagainya.
“Kebijakan peraturan terkait tata kelola perusahaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan investor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Pasar Modal demi terciptanya iklim investasi di Indonesia yang aman dan kondusif,” ucap Hoesen.