Sebelumnya dikabarkan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan kepada ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.
KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam semesta.
Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, Marthen Jenaru menjelaskan, KWI sebagai lembaga keagamaan memiliki fokus utama pada urusan pewartaan dan pelayanan.
"Prinsipnya KWI sebagai lembaga keagamaan tidak akan menerima tawaran sebagai pemegang WIUPK/IUP pertambangan karena wilayah lembaga keagamaan lebih pada urusan-urusan pewartaan dan pelayanan," kata Marthen, Kamis (6/6/2024).
KWI memilih untuk mengambil sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan yang berfokus pada pewartaan dan pelayanan demi terwujudnya kehidupan bersama yang bermartabat.
Marthen pun menekankan KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak berbagai realita pembangunan yang sedang berlangsung.