JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna mengatakan hingga saat ini jumlah backlog hunian di Indonesia berada di angka 12,7 juta. Pihaknya pun mengusulkan pembelian rumah subsidi menggunakan nomor urut.
Menurut Herry pemberian nomor urut menjadi salah satu inovasi untuk mengatasi backlog perumahan. Dengan begitu, ada data yang jelas baik dari sisi demand atau permintaan, serta suplai yang akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut.
"Kalau Sinarmas, Summarecon atau pengembang besar, kalau mereka jualan pakai NUP (Nomor Urut Pemesanan) kenapa kita tidak bisa, sehingga proses bisnis bisa kita lakukan sequence. Tahun ini kita data, tahun depan kita bagi rumahnya, sehingga jumlah (MBR) yang kita rumahkan bisa kita identifikasi," kata Herry dalam acara Bakohumas BP Tapera 2023, Rabu (2/8/2023).
"Jadi inovasi ini yang kira butuhkan, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di sektor swasta," tuturnya.
Herry menjelaskan hal tersebut lebih efektif untuk mempercepat penanggulangan backlog di Indonesia. Sehingga bantuan pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa turut menyesuaikan penyalurannya lebih tepat sasaran.