"Jadi diharapkan peraturan pemerintah (PP) terkait asuransi wajib sesuai UU itu paling lambat 2 tahun setelah P2SK, yang artinya nanti per Januari 2025 setiap kendaraan (sudah) ada asuransi TPL," ucap dia.
Pada dasarnya, kata Ogi, asuransi wajib ini sifatnya gotong royong. Sehingga, program ini dinilai bisa menekan kerugian manakala terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.
Sedangkan, untuk biaya premi yang dikenakan akan lebih murah dibandingkan harga sukarela saat ini. Semakin banyak peserta, makan akan semakin murah biayanya.
"Ini harganya nanti akan sangat tergantung dengan jumlah peserta, makin banyak (peserta) yang ikut asuransi wajibnya, tentunya premi yang harus dibayarkan menjadi lebih murah," ucap Ogi.