"Program satu lagi ialah program pengembangan dan pengawasan BUMN senilai Rp 79,7 miliar," ungkap Ercik Thohir.
Erick memastikan untuk menjaga tren positif laporan keuangan Kementerian BUMN yang selama 15 tahun terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Laporan keuangan untuk tahun anggaran 2021 alhamdulillah sudah mendapat opini WTP. Ini tahun ke-15 WTP yang sudah diberikan BPK ke Kementerian BUMN," kata Erick Thohir.
Di lain sisi, lanjutnya, realisasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mencapai Rp 190,94 miliar atau 98,91 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 193,04 miliar pada 2021.
Adapun realisasi tersebut berupa belanja pegawai Rp 57,81 miliar atau 99,43 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 58,14 miliar, realisasi belanja barang Rp 122,44 miliar atau 98,63 persen dari pagu sebesar Rp 124,14 miliar, serta realisasi belanja modal Rp 10,69 miliar atau 99,32 persen dari pagu yang sebesar Rp 10,77 miliar.