JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun dalam 300 surat yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia mengungkapkan, dari Rp253 triliun yang ada di dalam 65 surat mengenai data perusahaan dan korporasi.
"Ini terdiri salah satunya dari Rp253 triliun yang ada di dalam 65 surat, mengenai data perusahaan dan korporasi. Jadi dalam hal ini, dibedakan data korporasi perusahaan yang memang ada di dalam domain kursi Kemenkeu," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait transaksi janggal Rp349 triliun, Selasa (11/4/2023).
Sri Mulyani menambahkan, Direkrotat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini menyangkut seluruh kegiatan dari perusahaan baik itu cukai, bea masuk, bea keluar, dan pajak ekspor nilainya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah.
Kemudian, pajak yang menyangkut seluruh penerimaan pajak baik itu PPh 21, 22, 23, 25, 26, dan 29 hingga PPN semua disebut sebagai objek dari tugas dan fungsi Kemenkeu.