Pengecualian tersebut bertujuan menjaga prinsip keadilan dalam pemungutan pajak daerah. Pemerintah hanya mengenakan pajak pada aktivitas ekonomi yang benar-benar menghasilkan nilai komersial, tanpa membebani hunian yang memiliki fungsi nonbisnis.
“Dengan pendekatan ini, sistem perpajakan daerah diharapkan dapat berjalan lebih proporsional, memberikan kepastian hukum, dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat,” ujar Morris Danny.
Pemahaman yang tepat mengenai PBJT Perhotelan menjadi penting, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha. Dengan mengetahui batasan objek pajak, potensi kesalahpahaman dapat dihindari sejak awal.
Morris Danny menegaskan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten mendorong peningkatan literasi pajak daerah melalui edukasi dan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak sekaligus menciptakan pengelolaan pajak daerah yang lebih tertib dan transparan di DKI Jakarta,” tuturnya.