- Sementara POJK No.13/POJK.03/2021 menekankan persoalan perizinan dan penyelenggaraan produk-produk perbankan yang memakai pendekatan berbasis risiko.
- Dalam POJK No.14/POJK.03/2021, OJK yang mengamandemen aturan sebelumnya ini mengatur mengenai Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan menambahkan sejumlah cakupan permasalahan beserta upaya penanganan masalah.
Pada dua aturan yang pertama, yakni POJK No.12 dan No.13, OJK menegaskan bahwa bank-bank umum di tanah air perlu untuk mewujudkan penerapan teknologi informasi di dalam industri perbankan untuk mewujudkan transformasi digital.
Tidak hanya menjadi panduan dalam industri perbankan, OJK meminta agar transformasi digital dapat semakin menumbuhkan inovasi produk perbankan serta meningkatkan level skala ekonomi,
Sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan aturan terbaru ini nantinya akan memberikan keleluasaan kepada lembaga perbankan agar dapat mempercepat proses digitalisasi.