JAKARTA, iNews.id - Presiden Jokowi tak hanya menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tarif denda layanan bagi peserta yang menunggak iuran naik dari 2,5 persen menjadi 5 persen.
Kenaikan denda itu disebutkan dalam Pasal 42 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Denda ini berlaku bagi peserta yang memakai layanan rawat inap selama masa tenggang 45 hari setelah melunasi iuran. Sementara untuk layanan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama atau rawat jalan, denda tak berlaku.
Sebagai informasi, BPJS Kesehatan memblokir status kepesertaan bulan berikutnya jika iuran pada bulan berjalan iuran belum dibayar. Status peserta akan memasuki masa tenggang 45 hari dan dikenakan denda jika selama masa tenggang setiap menggunakan layanan kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf berharap peserta membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin agar tidak masuk masa tenggang.
"Sesuai perpres begitu (naik), sebenarnya yang paling penting itu membayar iuran rutin, gotong royong," kata Iqbal, Rabu (13/5/2020).