JAKARTA, iNews.id – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti piutang pajak pemerintah yang dalam 10 tahun terakhir tak kunjung selesai. Padahal, piutang pajak itu jika dikejar dapat menambah penerimaan negara sehingga bisa digunakan untuk modal pembangunan.
Piutang pajak hingga akhir tahun 2017 diketahui mencapai 54,16 trilun. Jumlah itu sudah turun dari awal tahun 2017 yang tercatat Rp101,7 triliun. Dengan begitu piutang sudah dibayarkan sebesar Rp47,6 triliun.
Adapun rinciannya sebanyak Rp13,69 triliun pelunasan tahun berjalan, kemudian Rp1,2 triliun karena adanya koreksi penyesuaian yakni hasil keberatan dari pihak waib pajak. Selanjutnya sebesar Rp32,7 triliun yang dilakukan hapus buku namun bukan hapus tagih.
Meski piutang pajak ini mulai mengalami penurunan, namun Komisi XI mengkritisi lambatnya Kementerian Keuangan dalam membereskan masalah tersebut. Bahkan diketahui ada piutang pajak yang tak selesai dalam waktu puluhan tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan piutang pajak tetap menjadi perhatian pemerintah karena bisa mendulang penerimaan negara."Ada beberapa dimensi dari piutang pajak ini tentu saja yang pertama ini berhubungan dengan tata kelola di Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan. Bagaimana penetapan pajak, dan apabila tidak tertagih dia treatment terhadap penagihan itu," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/8/2018).