JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita mengenai pengalamannya saat ditugasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyediakan vaksin Covid-19gratis bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya pada saat awal pandemi melanda di 2020.
Hal ini bermula ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 gratis hanya diberikan kepada yang tidak mampu, sedangkan bagi yang mampu tetap membayar. Masyarakat tidak mampu tergolong dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS dan beberapa golongan lain. Namun, keputusan tersebut berubah dan vaksin Covid-19 digratiskan seluruhnya.
"Maka presiden beberapa saat langsung koreksi bahwa vaksin covid-19 gratis semuanya. Lah anggarannya kan (dari) kita kan, langsung mumet," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (29/12/2021).
Saat ditugasi menyiapkan anggaran, Sri Mulyani menyebut jika vaksin dari pihak supplier masih belum siap. Sehingga, alokasi APBN untuk vaksin yang tadinya disiapkan pada 2020 jadi meleset ke tahun berikutnya.
"Itu kemudian sebabkan kita harus realokasi, realokasi, realokasi karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN. UU APBN kan harus diikuti, karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," kata dia.
Dia mengaku mendapatkan kritik dan nasihat bahwa akselerasi vaksin tidak akan berhasil jika masih berbayar, meskipun hanya untuk orang-orang kaya.
"Itu akan kompleks banget. Terus kita pikir kalau begitu, berapa jumlahnya? Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, AstraZeneca berapa," ucapnya.