“Sudah ada UU-nya kita perlu siapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
“APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons dalam episode global crisis financial," tuturnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menilai bahwa pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, sudah ada pajak yang dibebaskan atau diberikan insentif oleh pemerintah di sektor-sektor tertentu.
“Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat, artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan bahkan makanan pokok," tuturnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tetap akan berlaku mulai 2025 mendatang.