JAKARTA, iNews.id - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah dilaksanakan. Namun, masih ada sekitar 6.202 formasi yang kosong pelamar atau tidak diminati pelamar.
Formasi itu terdiri dari 152 formasi umum dan 562 formasi khusus untuk kementerian/lembaga. Untuk instansi pemda wilayah bagian barat ada 1.476 formasi umum dan 724 formasi khusus tidak memiliki pelamar.
“Sementara wilayah tengah yang tidak ada pendaftarnya sebanyak 1.220 formasi umum dan 335 formasi khu sus. Untuk pemda wilayah timur ada 1.440 formasi umum dan 329 formasi khusus. Jadi ini dari awal sudah kosong,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana di Jakarta, baru-baru ini.
Untuk formasi-formasi masih kosong ini, katanya, akan diberikan kesempatan bagi para pelamar yang gagal dalam seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk mengisinya. Namun, ada beberapa ketentuan harus terpenuhi untuk bisa mengisi formasi ini, seperti lokasi dan kualifikasi pendidikan yang sama.
“Sebenarnya SKB tidak menggugurkan. Karena kelulusan itu nilai SKD (seleksi kompetensi dasar) digabungkan dengan SKB. Nilai tertinggilah yang lolos CPNS. Nah, sisanya yang ikut SKB ini bagaimana? Nah, ini bisa mengisi jabatan lain yang masih kosong,” ujarnya.
Namun, ujarnya, dalam penempatan ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses seleksi CPNS transparan dan berkualitas. Salah satu hal ditekankan dalam pengisian ini adalah formasi dan kualifikasi pendidikan yang sama.
“Misalnya, guru kelas di SD formasinya satu (1), yang ikut SKB ada tiga orang. Hanya satu diterima, tapi ternyata di wilayah yang sama, guru SD ada dua yang kosong. Jadi, karena di lokasi kabupaten dan pendidikan yang sama, maka itu bisa (mengisi formasi),” ujarnya.
Bima juga menegaskan tidak akan ada pihak yang bisa mengatur penempatan ini. Penempatan untuk formasi kosong dilakukan sistem.
“Jadi, sistem secara random memilih mana yang masuk ke SD itu tadi sehingga tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam pengisian formasi yang kosong. Kita tidak ingin ada pihak yang dapat mengatur penempatan itu, karena itu bisa dianggap tidak transparan,” ujarnya.