Praktik culas ini juga mencakup penolakan terhadap produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) domestik demi keuntungan pihak tertentu. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian finansial yang sangat fantastis, yakni mencapai sekitar 2,73 miliar dolar AS atau setara Rp45,3 triliun, ditambah kerugian ekonomi lainnya sebesar Rp25 triliun.
Secara total, dampak buruk terhadap perekonomian negara diproyeksikan mencapai Rp171 triliun, yang dihitung dari beban ekonomi akibat kemahalan harga pengadaan BBM serta keuntungan tidak sah yang diperoleh para pelaku.