Subhan juga mengutip pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan bahwa Gibran memiliki dua ijazah SMA dari institusi di Singapura dan Australia. Namun, Subhan berpendapat bukti tersebut tidak bisa memvalidasi riwayat pendidikannya.
Dalam petitum gugatannya, Subhan Palal menuntut agar Gibran dan KPU membayar ganti rugi sebesar Rp15 triliun. Sidang ini akan menjadi sorotan publik mengingat status Gibran sebagai pejabat tinggi negara dan besarnya jumlah ganti rugi yang dituntut.