JAKARTA, iNews.id – Komisi IX DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,21 triliun. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh pimpinan Komisi IX DPR bersama Kepala BGN dan Kepala Badan POM.
Secara rinci, alokasi anggaran Badan Gizi Nasional tersebut terbagi ke dalam dua program utama, yakni program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232,87 triliun serta program dukungan manajemen sebesar Rp7,32 triliun. Pada tingkat eselon satu, porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran yang mencapai lebih dari Rp232,5 triliun.
Selain anggaran untuk BGN, Komisi IX DPR RI juga merestui Pagu Alokasi Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,93 triliun. DPR turut menyetujui dan meminta BPOM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,65 miliar guna memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan yang belum terakomodasi dalam pagu alokasi utama.
Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR dan Kepala BPOM sempat menyepakati penyesuaian redaksi kesimpulan terkait pengalihan sebagian anggaran BPOM yang semula dialokasikan untuk mendukung program pemenuhan gizi atau makan gratis. Langkah pengalihan sebagian anggaran ini disepakati agar BPOM dapat memfokuskan penggunaan dana untuk memperkuat tugas dan fungsi utamanya dalam pengawasan obat dan makanan.
Menanggapi hasil kesimpulan rapat, Kepala BGN menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas arahan serta masukan dari pimpinan dan anggota Komisi IX DPR. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program agar tata kelola pemenuhan gizi nasional dapat berjalan secara optimal.