Di satu sisi, sistem ini dianggap dapat mengurangi praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pilkada langsung. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa perubahan ini justru akan membuka ruang lebih besar untuk politik transaksional di tingkat DPRD.
Benarkah solusi ini akan membawa keuntungan bagi rakyat, atau justru mengurangi keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka?
Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara besok malam bersama para narasumber, Luluk Nur Hamidah-politikus PKB, Hendarsam Marantoko-Ketum Lingkar Nusantara, Muhammad Rullyandi-pakar hukum tata negara, Aria Bima-politikus PDI Perjuangan, Feri Amsari-pakar hukum tata negara, Ray Rangkuti-pengamat politik, dan Effendi Gazali-pakar komunikasi politik. Pukul 19.00 WIB, di iNews.