Menurutnya, pembajakan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi berbagai negara, asosiasi, lembaga perfilman, hingga platform digital. Tanpa kolaborasi, upaya memutus rantai distribusi konten ilegal akan terus menghadapi kendala.
Selain mendorong keterlibatan platform digital, BPI juga menaruh harapan pada revisi Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah dibahas. Hasil penelitian mengenai pembajakan streaming di Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi tersebut agar lebih mampu menjawab perkembangan kejahatan di ruang digital.
Fauzan mengingatkan, dampak pembajakan tidak hanya dirasakan perusahaan produksi atau layanan streaming legal. Ada banyak pekerja kreatif yang ikut dirugikan ketika sebuah film disebarkan tanpa izin.
Sebuah karya film melibatkan banyak pihak, mulai dari penulis skenario, aktor, penata musik, hingga pekerja yang menggarap materi visual dan poster. Mereka mencurahkan tenaga serta keahlian dalam proses produksi, tetapi hasil karyanya dapat dinikmati secara ilegal tanpa memberikan hak ekonomi yang semestinya.
Bagi BPI, keterlibatan pemerintah dan platform digital menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai pembajakan. Langkah bersama diperlukan agar hak para kreator terlindungi sekaligus menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.