"Padahal harapan kita, ketika ada undang-undang ini ya kita mau nih negara punya paradigma pengasuhan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu tapi juga tanggung jawab kedua pasangan, baik ibu maupun ayahnya,” katanya lagi.
Sri juga menyebut mengapa UU Nomor 4 Tahun 2024 ini masih terkesan setengah-tengah. Sebab, tidak disebutkan secara gamblang dan tegas juga terkait sanksi yang diberikan kepada instansi atau perusahaan jika tidak menjalankan amanat undang-undang tersebut.
“Dan yang ketiga, kenapa kita mempertanyakan ini kebijakan yang setengah-setengah. Karena menurut saya atau kami sebagai kader Perindo, ya kita melihat ya undang-undang ini juga nggak ada sangsi yang jelas nih,” tuturnya.
“Misalkan institusi atau perusahaan memang tidak mengaplikasikan amanat dari undang-undang ini. Kita nggak tahu nih pengawasannya seperti apa, terus juga pemberian sangsinya seperti apa, itu belum tersebut di dalam undang-undang yang baru saja disahkan sama bapak Presiden,” katanya lagi.