Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.
Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berharap hak ekonomi para pencipta musik tetap terlindungi, sekaligus menciptakan sistem royalti yang transparan dan berkeadilan bagi semua pihak.