LIBREVILLE, iNews.id - Situasi di negara Afrika Tengah, Gabon, memanas setelah terjadi kudeta yang mengguncang stabilitas politik. Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba yang baru saja terpilih kini menjadi tahanan rumah.
Padahal Bongo baru saja terpilih melalui sistem yang demokratis. Namun, militer menilai sistem itu ada kecurangan.
Kudeta tersebut menjadi yang kedelapan di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020. Pada Juli lalu, militer menggulingkan kepemimpinan di Niger. Perwira militer juga menggulingkan kekuasaan di Mali, Guinea, Burkina Faso, dan Chad.
Berikut adalah lima fakta terkait kudeta di Gabon seperti dirangkum iNews.id, Kamis (31/8/2023):
Oligui merupakan pimpinan junta militer di Gabon yang menggulingkan pemerintahan Ali Bongo. Oligui dan Bongo ternyata berasal dari desa yang sama di Provinsi Hout-Ogooue.
Dia merupakan kepala Paspampres Gabon sejak 2019. Tugasnya saat itu mengamankan presiden dan pejabat tinggi lainnya.
Dia dikenal sebagai Jenderal kaya raya karena mempunyai ladang minyak di Gabon hingga properti di Amerika Serikat.
Dia mengambil alih kekuasaan Ali Bongo dengan alasan banyak masyarakat yang tidak puas hasil pemilu. Bongo juga disebut sakit parah pada 2018 sehingga tidak layak menjadi presiden.
"Semua orang membicarakan tentang ini tapi tidak ada yang mengambil tanggung jawab. Jadi militer bertugas mengambil alih," katanya, Selasa (29/8/2023.
Orang-orang yang dekat dengan Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba, termasuk putra dan penasihatnya, kini telah ditangkap karena dicurigai melakukan pengkhianatan dan kejahatan lainnya.
“Orang-orang yang namanya tercantum di bawah ini ditangkap, khususnya, karena pengkhianatan terhadap lembaga kekuasaan negara, penggelapan dana negara secara besar-besaran, penggelapan keuangan internasional dalam kelompok kriminal, pemalsuan tanda tangan presiden, korupsi aktif, dan perdagangan narkoba,” kata militer di saluran TV Gabon24, Rabu (30/8/2023).
Nama-nama yang tercantum itu di antaranya adalah putra presiden, kepala stafnya, penasihat presiden, dan salah satu wakil presiden.
Inggris, Prancis dan Amerika Serikat sudah memberikan komentarnya terkait kudeta di Gabon. Negara Afrika Tengah itu dinilai dipimpin oleh junta militer dengan cara yang tidak Inkonstitusional.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan perlu dialog agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Dia meminta organisasi HAM internasional dilibatkan dalam situasi mencekam di Gabon.