Sementara itu beberapa diplomat Myanmar yang bertugas di AS dengan lantang menentang militer, termasuk Dubes untuk PBB Kyaw Moe Tun.
"(Diplomat Myanmar) Dengan berani bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil sebagai solidaritas dengan warga negaranya," kata seorang pejabar, seraya menambahkan mereka diperbolehkan tinggal di AS, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (13/3/2021).
Para pejabat AS menegaskan, para pejabat militer akan terus mendapat tindakan sampai mereka berbalik arah
"Jika mereka tidak memulihkan demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, kami akan terus mengambil tindakan terhadap para pemimpin militer dan jaringan keuangan mereka," kata pejabat.
Presiden Joe Biden bulan lalu memberlakukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintahan sipil Myanmar, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan batu giok dan permata.
Awal pekan ini, AS juga menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing serta enam perusahaan yang mereka kendalikan.
Namun AS menahan sanksi terhadap perusahaan yang dikelola militer, Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), karena berdampak langsung terhadap perekonomian rakyat.