Kesepakatan itu diteken bertujuan untuk meningkatkan perekonomi kedua negara, menyesuaikan tarif, dan memperkuat kerja sama Malaysia-AS.
Sebelumnya, Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Zafrul Aziz membantah tuduhan bahwa kesepakatan menghapus keistimewaan bumiputera dalam kebijakan pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah.
Zafrul juga menantang Mahathir untuk membuktikan soal klausul khusus dalam perjanjian yang memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan AS setara dengan hak-hak bumiputera di Malaysia.
Menurut Zafrul, penafsiran bahwa Pasal 6.2 perjanjian mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah untuk membuat keputusan semata-mata berdasarkan pertimbangan komersial, dengan mengorbankan kebijakan bumiputera, tidak benar.