Mohammad Jaffar, pengungsi Rohingya di Bangladesh, menolak dipulangkan ke Myanmar pascakudeta militer (Foto: AP)
Anton Suhartono

DHAKA, iNews.id - Muslim Rohingya yang mengungsi di kamp-kamp Bangladesh takut kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine, Myanmar, pascakudeta militer, Senin (1/2/2021) lalu. Mereka khawatir militer akan semakin brutal terhadap para muslim di Rakhine. 

Operasi melawan pemberontakan oleh militer Myanmar pada 2017 disertai dengan pembantaian massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa, memicu lebih dari 700.000 muslim Rohingya eksodus ke negara tetangga, Bangladesh.

Lebih dari 1 juta etnis Rohingya kini mendiami kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, dihitung sejak eksodus sebelumnya.

Beberapa upaya pemulangan di bawah kesepakatan bersama antara Bangladesh dan Myanmar gagal karena warga Rohingya menolak. Mereka masih trauma dan takut akan diperlakukan seperti di masa lalu.

Kini ketakutan warga Rohingya semakin menjadi begitu militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Kepala Asosiasi Pemuda Rohingya di Kamp Distrik Cox's Bazar, Bangladesh, Khin Maung, mengecam keras kudeta militer.

“Kami mencintai demokrasi dan hak asasi manusia, jadi kami khawatir kehilangan itu semua di negara kami. Kami merupakan bagian dari Myanmar, jadi kami merasakan hal yang sama seperti rakyat Myanmar pada umumnya. Kami mendesak masyarakat internasional untuk bersuara menentang kudeta," kata Maung, seperti dikutip dari Associated Press, Rabu (3/2/2021).

“Militer membunuh kami, memerkosa saudara perempuan dan ibu kami, membakar desa kami. Bagaimana mungkin kami bisa aman di bawah kendali mereka," ujarnya, menegaskan.

Pemulangan pengungsi ke Myanmar, lanjut dia, akan memakan waktu lama terkait karut marutnya kondisi politik. 

"Ini akan memakan waktu lama karena situasi politik di Myanmar sekarang lebih buruk," tuturnya.

Para pejabat Myanmar dan Bangladesh pada Januari 2021 kembali bertemu untuk membahas cara-cara memulai pemulangan. Kementerian Luar Negeri Bangladesh berharap reptriasi bisa dimulai pada Juni mendatang.

Seorang pengungsi, Mohammad Jaffar (70), mengatakan telah menunggu lama untuk bisa pulang ke Rakhine.

“Harapan bahwa kami bisa kembali sekarang pupus karena perubahan rezim di Myanmar. Pemulangan tidak akan aman sama sekali di bawah rezim ini. Jika kami kembali sekarang ke tangan orang yang bertanggung jawab atas penyiksaan, kami mungkin harus menanggung rasa sakit dua kali lebih dari sebelumnya," kata Jaffar. 

Pengungsi lain, Nurul Amin, juga menegaskan tidak akan mau dipulangkan saat ini.

"Bahkan jika mereka memaksa pulangkan kami, kami tidak akan setuju kembali dalam situasi seperti ini. Jika mereka memulangkan kami, mereka akan lebih menyiksa kami," kata Amin.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh, pada Senin atau di hari yang sama saat kudeta, berharap gelojak politik Myanmar tidak akan menghambat pemulangan para pengungsi.

“Sebagai tetangga dekat dan ramah, kami ingin melihat perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Kami secara gigih mengembangkan hubungan saling menguntungkan dengan Myanmar dan telah bekerja sama untuk memulangkan etnis Rohingya secara sukarela, aman, dan berkelanjutan," bunyi pernyataan.

PBB menggambarkan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya sebagai genosida.



Editor : Anton Suhartono

BERITA TERKAIT