BANGKOK, iNews.id - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan O Cha menolak seruan mengundurkan diri dari, Jumat (16/10/2020), dari para demonstran.
Sebaliknya, Prayut memperingatkan para demonstran bahwa pemerintah akan menghentikan paksa unjuk rasa di ibu kota karena melanggar status darurat yang diberlakukan sejak Kamis (15/10/2020).
Pemerintah Prayuth mengumumkan keadaan darurat di Bangkok pada Kamis, sehari setelah pengunjuk rasa berkumpul mencela iring-iringan keluarga kerajaan, termasuk Ratu Suthida.
Tindakan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand, di mana keluarga kerajaan sangat dihormati. Bahkan warga yang menunggu iring-iringan keluarga kerajaan duduk di tanah atau bersujud.
Keadaan darurat melarang pertemuan lebih dari lima orang dan melarang penyebaran berita yang dianggap mengancam keamanan nasional. Selain itu otoritas punya kekuasaan luas, termasuk menahan siapa pun.
Sekitar 10.000 berdemonstrasi pada Kamis malam, beberapa jam setelah pengumuman kondisi darurat.
Polisi menutup jalan dan memasang barikade di sekitar persimpangan utama Kota Bangkok di mana para pengunjuk rasa bersumpah berkumpul lagi pada Jumat malam untuk menyuarakan tuntutan utama mereka, yakni pengunduran diri Prayut. Selain itu, massa menuntut reformasi monarki dengan mengamanden undang-undang pencemaran nama baik keluarga kerajaan.
Polisi anti-huru-hara dikerahkan untuk menghalau massa, sementara mal-mal yang biasanya sibuk, tutup lebih awal. Stasiun kereta di lokasi juga ditutup untuk memutus akses transportasi ke lokasi.