“Diperkirakan pekerja Korea Utara di Rusia mengirim antara 150 juta hingga 300 juta dolar AS (Rp2,1 triliun hingga Rp4,2 triliun) setiap tahun ke Pyongyang. Sekarang adalah waktu bagi Rusia untuk mengambil tindakan. Moskow harus segera dan sepenuhnya menjalankan semua sanksi AS yang sudah ditandatangani," kata dia.
Larangan tenaga kerja merupakan bagian dari serangkaian sanksi yang bertujuan menghilangkan pendapatan bagi perekonomian rezim Kim Jong Un. Sebagian besar uang yang diterima warga Korut di luar negeri berakhir di kas pemerintah, sementara para pekerjanya dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Laporan organisasi riset nirlaba, C4ADS, menyebut, pembatasan aturan bagi pekerja Korut di China dan Rusia, sudah dilonggarkan. Sekitar 80 persen pekerja Korut diyakini bekerja di kedua negara itu.
"Untuk sementara, baik Rusia dan China, diduga mengusir para pekerja Korea Utara jauh sebelum batas waktu yang ditentukan PBB, namun laporan terakhir menunjukkan, Korea Utara mulai mengirimkan lagi tenaga kerja ke kedua negara itu," demikian isi laporan tersebut.
Tak hanya soal pelanggaran tenaga kerja, Rusia juga diduga melanggar aturan soal ekspor minyak ke Korut.