"Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan terkait Iran yang telah diadopsi sebelumnya, mekanisme yang tercantum dalam Resolusi 2231, tidak diaktifkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan hukum dan prosedural," ujar diplomat Rusia, seperti dikutip Anadolu, Jumat (11/9/2026).
Moskow kemudian mendesak dilakukannya pemungutan suara prosedural untuk mencegah agenda mengenai Komite Sanksi 1737 dibahas dalam sidang DK PBB.
China turut mendukung posisi Rusia. Beijing menegaskan presidensi DK PBB tidak memiliki mandat untuk menyusun maupun menyampaikan laporan dalam jangka waktu 90 hari.
China juga memperingatkan negara-negara anggota DK PBB agar tidak mengambil tindakan sepihak dalam memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.
"Segelintir anggota, dengan mengabaikan perbedaan pendapat, bersikeras untuk memaksakan pemberlakuan kembali sanksi Dewan terhadap Iran dan menggelar pertemuan berdasarkan agenda yang telah dihapus," ujar perwakilan China.