"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes," kata Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3/2024).
Selain itu, menurut dia, masalah pendataan penerima KJP Plus dan KJMU juga sempat dibahas dalam rapat banggar. Misal KTP dan KK penerima tersebut bisa saja dipakai orang lain untuk membeli mobil.
"Saya sampaikan juga ketika orang-orang itu mungkin yang tadi punya mobil atau KTP KK-nya dipakai untuk mobil punya orang, jadi muncul lagi nih kok tiba-tiba muncul lagi pendataan tersebut," katanya.
5. Pemprov DKI Dinilai Gegabah
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai Pemprov DKI Jakarta gegabar karena mencabut ribuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Padahal bantuan itu sangat penting bagi masyarakat.
"Menurut pandangan saya sih, tindakan Pemprov DKI gegabah ya kalo terlalu masuk ke persoalan KJP Plus dan KJMU itu," kata Trubus, Rabu (6/3/2024).