Gubernur juga mengapresiasi kerja keras Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi juga yang telah memastikan pekerja di wilayah DKI Jakarta terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Selanjutnya Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan setiap peserta terdaftar mempunyai NIK valid.
Selain itu peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS.
Menurutnya, salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kesehatan. Dengan terjaminnya kesehatan, produktivitas penduduk DKI Jakarta akan meningkat.
Integrasi jaminan kesehatan penduduk DKI Jakarta melalui Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya.
"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, baik di Pemprov DKI maupun BPJS Kesehatan yang sudah bekerja keras untuk memastikan semua warga Jakarta terlindungi dengan JKN," ucap Anies.