Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan pihaknya terus mendorong pengembangan rumah susun (rusun) sebagai hunian yang tidak sekadar menyediakan tempat tinggal. Rusun harus membangun ekosistem kehidupan yang layak, aman dan berkelanjutan bagi warga.
Hal itu disampaikan Rano Karno saat mewakili Gubernur Pramono Anung, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/8/2026). Dia menegaskan, pelayanan kepada warga menjadi perhatian utama dalam pengembangan rusun.
“Pelayanan kepada masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar menghitung nilai investasi. Karena itu, kebutuhan warga di rumah susun harus menjadi perhatian dalam pengembangan berbagai layanan,” ujarnya.
Pemprov juga menyiapkan mekanisme restrukturisasi, pembebasan denda keterlambatan, dan skema keringanan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang benar-benar tidak mampu atau terdampak relokasi. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah warga kehilangan tempat tinggal, dengan tetap memberikan pembinaan bagi penghuni yang secara sengaja melalaikan kewajibannya.