JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi Jakarta menjelaskan alasan di balik kebijakan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib pajak di Ibu Kota.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung, agar masyarakat mendapat kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak, terutama menjelang akhir tahun.
“Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta,” ujar Lusiana di Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).
Menurut Lusiana, pembebasan sanksi ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan dari wajib pajak. Melalui sistem informasi manajemen pajak daerah, penyesuaian dilakukan langsung sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.
“Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja,” katanya.