Khusus bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar, Dadang meminta petugas mencatat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah. Dia juga menginstruksikan anggota untuk mencari tahu penyebab pelanggaran melalui pendekatan humanis, termasuk kemungkinan kendala ekonomi yang membuat pelajar tidak mampu membeli helm.
"Petakan dan identifikasi pelanggaran kacamata seperti tidak memakai helm. Catat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar. Cari tahu akar masalahnya melalui pendekatan humanis, apakah karena faktor ekonomi tidak mampu membeli helm atau sekadar rendahnya kesadaran masyarakat," kata dia.
Dadang menegaskan, personel harus bertindak tegas dan humanis sesuai aturan. Setiap penindakan juga diwajibkan memiliki dokumentasi video, baik melalui kamera tubuh (bodycam) maupun rekaman ponsel, sebagai bahan pengawasan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
"Harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi. Kemudian mewajibkan pengawasan melekat oleh provost, libatkan secara aktif untuk mengawasi kedisiplinan personel, memastikan tidak ada penyimpangan, serta menjaga sikap profesional dan humanis di lapangan," ujarnya.
Dia berharap Operasi Patuh Jaya 2026 dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama di wilayah yang menjadi sasaran operasi. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat perubahan tingkat kepatuhan di wilayah-wilayah tersebut.
"Dampak yang kita harapkan dari terselenggaranya operasi ini adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat secara nyata, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi target kita. Jadi tetapkan targetnya, mana wilayahnya, kita akan melihat apakah di situ sudah terjadi kepatuhan atau tidak," ucapnya.